PBG adalah izin sebelum membangun — memastikan rancangan sudah memenuhi standar teknis. SLF adalah sertifikat setelah bangunan berdiri — memastikan bangunannya benar-benar laik digunakan. Keduanya bukan pilihan, melainkan dua tahap berurutan.
Saya sudah punya IMB, apakah wajib ganti PBG?
Tidak. IMB yang terbit sebelum PP 16/2021 tetap berlaku dan tidak perlu dikonversi. PBG diperlukan untuk bangunan baru, atau bila ada perubahan seperti penambahan lantai, perluasan, atau perubahan struktur.
Renovasi rumah perlu PBG tidak?
Tergantung jenis renovasinya. Perubahan struktur atau penambahan luas memerlukan PBG perubahan. Pemeliharaan ringan seperti pengecatan, perbaikan atap bocor, atau ganti keramik tanpa mengubah struktur umumnya tidak.
Urus PBG Surabaya lewat SSW atau SIMBG?
PBG dan SLF diterbitkan melalui SIMBG — sistem nasional yang diwajibkan PP 16/2021. SSW berperan menyediakan syarat-syaratnya: pemeriksaan pelunasan PBB lewat NOP, keterangan rencana kota, dan dokumen kesesuaian pemanfaatan ruang.
Berapa lama masa berlaku SLF?
20 tahun untuk rumah tinggal tunggal dan deret; 5 tahun untuk bangunan lainnya — ruko, kantor, gudang, pabrik, hotel, sekolah, rumah sakit. Perpanjangan selalu didahului pemeriksaan kelaikan fungsi ulang, bukan sekadar pembaruan dokumen.
Berapa biaya retribusi PBG?
Dihitung berdasarkan luas bangunan, indeks fungsi, dan harga satuan yang ditetapkan perda masing-masing daerah, lalu dihitung otomatis oleh sistem dan disetor ke kas daerah. Karena mengacu perda, angkanya berbeda antar kota — untuk Surabaya sebaiknya dicek langsung melalui simulasi di SIMBG.
Apa sanksinya kalau tidak punya PBG atau SLF?
PP 16/2021 mengatur sanksi administratif bertingkat: peringatan tertulis, denda, pembatasan kegiatan pemanfaatan, penghentian sementara atau tetap pemanfaatan, hingga pembongkaran bangunan.
Sudah terlanjur bangun tanpa izin, masih bisa diurus?
Bisa, selama peruntukan lahannya sesuai rencana tata ruang. Yang tidak bisa dilegalkan adalah bangunan yang berdiri di zona yang memang tidak diperuntukkan untuk fungsi tersebut.
Kenapa berkas saya berkali-kali dikembalikan?
Penyebab tersering bukan kesalahan input, melainkan rancangan yang melanggar ketentuan tata ruang — KDB, KLB, KDH, atau garis sempadan menurut KRK/KKPR. Selain itu, dokumen tidak lengkap dan data yang tidak sinkron antara berkas dengan isian sistem.
As-built drawing beda dengan kondisi lapangan, bagaimana?
Ini kasus paling umum pada bangunan yang pernah direnovasi tanpa dokumentasi. Solusinya survei ulang dan penyusunan as-built drawing baru, sebelum pemeriksaan kelaikan fungsi dijalankan.