Keterangan Rencana Kota (KRK) atau Surat Keterangan Rencana Kota (SKRK) bukan sekadar lembar administrasi. Dokumen ini memuat batasan intensitas bangunan pada satu bidang tanah — mulai dari Garis Sempadan Bangunan (GSB), KDB, KLB, KDH, sampai ketinggian bangunan dan jumlah lantai maksimum. Di Kota Surabaya, batasan tersebut mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi. Artinya, tinggi rumah tinggal yang boleh Anda bangun sudah ditentukan sejak awal sesuai zona lokasi tanah Anda.

Persoalan muncul ketika rumah dibangun melebihi ketinggian yang tercantum dalam KRK. Sejak Izin Mendirikan Bangunan (IMB) digantikan oleh Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), pelaksanaan konstruksi wajib sesuai dengan standar teknis dan ketentuan yang tertuang dalam PBG — dan PBG itu sendiri mengacu pada KRK. Pelanggaran terhadap ketentuan ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021, khususnya Pasal 12, yang mengancam pemilik bangunan dengan sanksi administratif.

Sanksi administratif bersifat bertahap: dimulai dari peringatan tertulis, pembatasan atau penghentian sementara kegiatan pembangunan, hingga pada tahap terberat berupa perintah pembongkaran bangunan gedung. Jadi, apakah rumah yang melebihi ketinggian KRK harus dibongkar? Jawabannya bergantung pada apakah pelanggaran itu masih bisa disesuaikan atau tidak. Jika bangunan tidak dapat dikembalikan sesuai ketentuan tata ruang, pembongkaran menjadi konsekuensi yang sah menurut hukum.

Khusus di Surabaya, Pemerintah Kota telah menegaskan komitmennya menata keseragaman ketinggian rumah tinggal demi kerapian dan keselamatan lingkungan permukiman. Karena itu, langkah paling aman bagi pemilik rumah adalah mengecek KRK terlebih dahulu sebelum membangun dan memastikan gambar rencana serta pelaksanaan di lapangan benar-benar sesuai dengan PBG yang terbit. Konsultasi dengan penyedia jasa perizinan yang berpengalaman akan membantu Anda menghindari risiko sanksi sekaligus memastikan bangunan aman dan legal.